Seminar Nasional Arung Sejarah Bahari VI di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 27 April 2011 yang mengambil tema dari Kawasan Labu Rope-Labu Wana Kita Bangkitkan Peradaban Bahari mendapatkan apresiasi dari pemerhati sejarah dan kebudayaan Buton La Ode Abdul Munafi. Hanya saja, etos kebaharian Buton kini mengalami penyumbatan dalam transformasi masyarakat. Wawasan kebaharian yang dulu mendominasi tema-tema berpikir sekaligus identifikasi negeri ini memudar. Hari ini seolah tidak mampu kompetitif dalam menggali dan mengembangkan berbagai peluang kerja yang terhampar di sektor bahari.

Menurut Munafi, pendekatan pembangunan boleh jadi merupakan salah satu determinant faktor. Wawasan membangun 3 dekade silam nyaris tidak membuka ruang bagi tranformasi spirit kebaharian yang hidup dalam tubuh kebudayaan Buton. Pendekatan struktural dalam kerangka pemberdayaan (masyarakat pesisir) pada banyak kasus justru menggiring meninggalkan aktivitas usaha di lapangan bahari masyarakat pesisir sehingga meninggalkan laut sebagai arena usaha yang telah digeluti sejak beberapa abad silam.

Blue print pembangunan ungkap Munafi yang juga anggota DPRD Kota Baubau ini sudah saatnya dirancang lebih adapatif dengan wawasan kebaharian. Pola pendekatan pembangunan hendaknya mulai bergeser dari paradigma continental oriented (darat) ke paradigma maritim oriented (laut) yang menjadi justifikasi-historis-kultural negeri ini. Konsepsi Laut sebagai serambi dan eksistensi sekolah kelautan/perikanan di Kota Baubau merupakan sarana enkulturasi sekaligus transformasi wawasan kebaharian. Konsepsi surga bawah laut dalam skala industri pariwisata Kabupaten Wakatobi serta eksistensi sentra industri perkapalan Kabupaten Buton dan Buton Utara adalah deretan langkah kongkrit yang patut diapresiasi guna mendorong bangkitnya kembali peradaban bahari yang lebih berdayaguna di kawasan Labu Rope-Labu Wana ini ke depan."Kita memiliki laut dan memiliki spirit akan laut, idealnya kesanalah rancang bangun transformasi masyarakat diarahkan. Sekiranya Provinsi Buton Raya dapat terbentuk maka pada tempatnyalah ia menyandang status sebagai provinsi bahari atau provinsi kepulauan Indonesia,"ungkapnya.

Sementara itu, dalam potret sejarah, karakter kebaharian Buton tidak lagi memerlukan penegasan sebab tema-tema pemikiran dalam kerangka kebudayaan Buton memang sarat dengan wawasan kebaharian. Kerangka tema berpikir itu diantaranya melalui pandangan terhadap negara dimana struktur kekuasaan negara meliputi kekuasaan dan daerah kekuasaan. Kemudian, guna penegasan eksistensi negara pada tataran dialektika hubungan pusat dan daerah, negara diasosiasikan sebagai "perahu". Agar tidak goyah, perahu perlu dilengkapi cadik sebagai penyeimbang pada sisi kiri dan kanannya. Konsepsi inilah yang mewujud dalam tatanan barata patapalena (4 daerah otonom) yakni Kaledupa/Timur, Kulisusu/Utara, Muna/Selatan dan Tiworo/Barat dalam sistem kenegaraan Buton. Dialektika kebaharian juga terefleksi dalam mengasosiasikan dinamika hubungan diplomasi/militer Buton dengan kerajaan gowa dan ternate.

Ungkapan Labu Rope-Labu Wana jelas Munafi berarti berlabuh haluan-belabuh buritan. Disamping itu, penggalan syair dalam kabanti kanturuna mohelana itu adalah asosiasi pemikiran bahari atas realitas tersebut. Wana (buritan) menjadi asosiasi gelombang penetrasi gowa disebelah barat Buton dan Rope (haluan/anjungan) adalah asosiasi gelombang penetrasi ternate disebelah timur negeri ini. Bahkan, dialetika kebaharian juga mewujud pada tataran asosiasi manusia yang wafat sebagau realitas berlayar seperti tersurat pada judul kabanti kanturuna mohelana (lampunya orang berlayar) yang memuat eksistensi perjalanan rohani orang meninggal.

Sedangkan pada tataran empirik wajah negeri ini ditunjukkan melalui struktur kekuasaan. Kapitalau misalnya, adalah jabatan pimpinan angkatan bersenjata yang bertanggungjawab atas stabilitas negara didarat maupun di laut. Demikian pula sabandara yang merupakan jabatan kenegaraan di bidang kepelabuhanan dan kepabeanan. "Kecuali memiliki "armada semut" dalam konteks pelayaran niaga, kekuatan bahari juga ditunjukkan melalui armada kapal perang tipikal yang disebut banya (pengawal kedaulatan negara di wilayah laut, serta rampe (pranata hukum) dalam mengatur tata tertib wilayah laut sekaligus justifikasi zona kedaulatan negeri ini,"jelasnya. LAY