Duduk nongkrong berbagi cerita sambil minum teh hangat bersama para pedagang kaki lima (PKL) di tempat kumuh, menjadi rutinitas kesehariannya ketika berencana melakukan penggusuran terhadap PKL.

Melalui cerita di warung teh beratap tenda darurat itulah ia banyak memahami denyut nadi kehidupan pedagang kelas bawah itu.Dialah Wali Kota Baubau Amirul Tamim.

Di mata Amirul, PKL bukanlah komunitas masyarakat kota yang harus dimusuhi dan dikejar-kejar karena membuat wajah kota jadi semrawut. Namun sebaliknya, dipandang sebagai aset yang jika diberdayakan bisa mengalirkan uang ke kas pemerintah kota (Pemkot). Oleh sebab itu, PKL harus didorong agar memiliki penghasilan lebih, sehingga pemerintah kota pun memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari uang retribusi yang dipungut setiap hari.

Ketika berencana memindahkan sekitar 1.000 PKL, Amirul menyisihkan dana APBD sebagai bantuan modal usaha. Setiap PKL diberi bantuan Rp 5-10 juta, tergantung dari jenis dagangan mereka. “Saya melihat ada ketidakadilan, PKL hanya dibebani pungutan uang retribusi, tanpa diperhatikan nasibnya,” ungkap Amirul.
Suami dari Hasni Amirul dan ayah empat putra ini menyadari hidup PKL tidak layak sebab uang yang didapat hari ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini juga.

Maka Amirul juga memahami mengapa PKL sulit dipindahkan ke lokasi lain dan melawan siapa pun yang menggusur mereka. Belajar dari pengalaman tersebut, Amirul memindahkan PKL eks Pasar Sentral Baubau yang terbakar ke Pasar Wameo yang lebih layak.

Memang, saat itu sebagian besar PKL menentang keras. Namun setelah Amirul meyakinkan bahwa mereka akan dipindah ke lokasi lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan, mereka pun menyetujuinya. Tanpa hambatan berarti, para PKL membongkar sendiri tempat dagangannya. Namun di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan truk untuk mengangkut barang milik PKL menuju lokasi baru.

“Kalau kita menggusur PKL hanya demi kebersihan dan keindahan wajah kota, mereka tentu saja melawan, sebab mereka merasa sudah menjadi bagian dari kota. Namun jika tujuannya untuk memperbaiki kesejahteraan dan masa depan, tentu siapa pun akan menerima. Itu yang kita lakukan saat menggusur PKL di tiga tempat dalam wilayah Kota Baubau,” tutur Amirul Tamim kepada SH, baru-baru ini.

Empat Bupati Gagal
Lokasi baru di Pasar Wameo sebetulnya sudah disiapkan Bupati Buton Hakim Lubis, jauh sebelum Kota Baubau dimekarkan menjadi daerah kota otonom. Upaya juga gencar dilakukan oleh Bupati berikutnya, Saidoe (periode 1991-2001) namun gagal karena PKL berprinsip lebih baik mati ketimbang harus meninggalkan lokasi yang sudah ditempati turun-temurun itu.

Setelah jabatan Bupati Buton digantikan oleh H LM Sjafei Kahar, upaya penggusuran juga tidak berhasil. Bahkan saat Baubau resmi menjadi daerah kota otonom, pisah “dapur” dengan Kabupaten Buton tahun 2002, penjabat Wali Kota Baubau, Umar Abibu, yang bertekad menata Kota Baubau menjadi lebih indah, juga gagal.

Kesuksesan Amirul memindahkan PKL yang sudah puluhan tahun menempati badan jalan di seputar Pasar Sentra Baubau, tidak lepas dari pengalamannya sebagai lulusan Pasca Sarjana Manajemen Perkotaan. Pertama kali meniti karier di pemerintahan, lelaki kelahiran Baubau, 18 September 1954 itu, menjadi Camat Betoambari, salah satu wilayah kecamatan di Kota Baubau. (Agus Sanaa - SH)