Ketua DPRD Buton, LM. Yamin bertandang ke DPRD Baubau guna mengkomunikasikan terkait kesiapan perbaikan berkas pembentukan Provinsi Buton Raya. Namun kedatangan DPRD Buton tidak membuahkan hasil karena seluruh unsur ketua tidak berada di tempat.
Yamin, mengungkapkan kedatangannya ke DPRD Baubau untuk mengkomunikasikan batas akhir perbaikan berkas terkait pembentukan Provinsi Buton Raya. Soalnya, batas akhir perbaikan berkas tinggal berapa hari lagi, namun sampai saat ini belum ada kejelasan komitmen. Pemkot dalam hal anggaran, karena daerah lain memasukan rekomendasinya.

Tinggal Kota Baubau yang belum ada rekomendasi politik dan anggaran, dimana dalam perbaikan berkas harus dilampirkan rekomendasi kesiapan masing-masing pemerintah daerah yang akan bergabung di Provinsi Buton Raya terkait dengan anggaran.

Kedatangan Ketua DPRD Buton hanya disambut beberapa anggota DPRD Baubau, yakni La Ode Hamuri, Jonatan Limowa, dan LM Taufik. Hamuri membenarkan adanya surat yang diterima DPRD Baubau ihwal perbaikan berkas dan permintaan rekomendasi politik terkait anggaran.

Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD telah mengagendakan rapat pembahasan, hanya waktunya juli mendatang, padahal batas akhir perbaikan berkas Rabu (30/6) pekan depan. Kalau terkait dengan dukungan politis DPRD tidak memiliki anggaran maka harus dibahas bersama eksekuif.

Untuk itu DPRD mengharapkan pada pihak Pemkot secepatnya membicarakan hal ini dengan dewan. Karena kesempatan pembentukan Buton Raya tidak datang kedua kalinya, dan pemekarannya provinsi tersebut merupakan keinginan besar masyarakat jazirah Buton Raya.

Secara terpisah,Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Baubau, M Zakir, SE mengatakan pihak Pemkot setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemekaran Buton Raya.
Pihak Pemkot mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Buton Raya. edited by Sabtu, 26/06/2010 (achmad kimsan).