Terkait Kepmendagri No 15 Tahun 2008
Terkait dengan Kepmendagri No 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelakasanaan pengarustamaan gender di daerah, Eselon III Kota Bau-Bau beserta para SKPD bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) melaksanakan pelatihan selama tiga hari di Hotel Debora, pekan lalu.
Salah satu peserta pelatihan, Kabid Sosial Dinsosnakertrans Bau-Bau Drs Andy Nursin MSi, mengatakan dalam kegiatan tersebut terungkap di Kota Bau-Bau belum memiliki Pokja Gender sebagai salah satu penggerak pembangunan di daerah.
"Pokja gender itu harus memang ada di daerah, karena landasan hukumnya jelas. Salah satunya undang-undang KDRT dan Kepmendagri No 15 pasal 4 ayait 1 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) termasuk rencana strategi SKPD tentang pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan dan program kegiatan pembangunan bersprektif gender," terangnya.
Lanjut dia, agar terwujudnya iplementasi masalah gender tersebut harus didukung dengan adanya surat keputusan Walikota, sehingga kita bisa melihat nantinya apakah nanti berada di instansi KB dan Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan Kesekretariatan daerah bidang sosial kemasyarakatan.
Dikatakan, dalam sesi diskusi pada pelatihan tersebut, dia mengusulkan bahwa sebaiknya dari pemberdayaan perempuan yang membuat acuan atau konsep bagaiman menyiapkan Pokja tersebut. Sehingga, Pokja inilah yang nantinya menjadi payung hukum didalam bagaimana memonitor, mengevaluasi, dan menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan didalam permasalahahn gender.
"Kesimpulannya, pejabat eselon III Kota Baubau dengan mengikuti pelatihan tersebut sudah mendapatkan informasi yang betul-betul segar, sehinnga tidak awam dengan masalah gender, diharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut yang harus disikapi di masing-masing SKPD, dan yang terpenting adalah bagaimana ada Pokja gender terlebih dahulu di Kota Baubau," bebernya.(nur-infokom)(edited by achmad kimsan)(http://kominfo.baubaukota.go.id/newsview/312/)