Direktorat pajak Republik Indonesia wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang diwakili sub bidang perubahan pungutan pajak dan retribusi daerah Fahruddin Jumianto menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) terkait Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di aula kantor Walikota Bau-Bau palagimata Kamis (14/4).

Kepala Badan Kominfo dan Pengolahan Data Kota Bau-Bau Drs Sadarman M Si mengatakan, dalam Bintek tersebut, sub bidang perubahan pungutan pajak dan retribusi daerah Fahruddin menjelaskan mengenai kewenangan daerah untuk melakukan pungutan pajak yang sah yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak mencakup semua kontribusi kepada wajib pajak yang bersifat memaksa.

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan atau jasa pembinaan izin atau pelayanan tertentu seperti jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan."Pada prinsipnya yang bisa dipungut retribusinya yakni pelayanan publik yang diselenggarakan atau dibangun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Namun banyak daerah yang belum bisa memilah mana pajak daerah dan mana yang masuk dalam kategori retribusi daerah,"ujar Sadarman mengutip pernyataan sub bidang perubahan pungutan pajak dan retribusi daerah direktorat pajak Fahruddin Jumianto.

Karena itu tambahnya, dihimbau kepada pemerintah daerah khususnya kepada Pemkot Bau-Bau yang telah mengikuti Bintek supaya menyesuaikan peraturan daerah dengan UU nomor 28 tahun 2009 dalam menyusun. Pasalnya, masih banyak peraturan daerah dibidang perpajakan dan retribusi daerah yang tidak relevan dengan UU nomor 28 tahun 2009. SAID IDU